JAKARTA – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyambut positif terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin oleh Menteri Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjutak. LDII menaruh harapan besar pada duet ini untuk mentransformasi penyelenggaraan haji dan umrah menjadi lebih baik, seraya menitipkan 10 poin rekomendasi strategis sebagai masukan.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Gus Irfan dan Dahnil Anzar. “Gus Irfan dan Dahnil Anzar Simanjutak, kami yakini akan mengubah pelayanan haji dan umrah menjadi semakin baik. Keduanya memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas yang baik,” ujar KH Chriswanto dalam keterangan persnya, Kamis (11/9/2025).
Hubungan baik antara LDII dengan kedua pimpinan kementerian baru ini sudah terjalin sebelumnya. Pada Maret 2025, Gus Irfan dan Dahnil Anzar pernah menyambangi kantor DPP LDII saat masih menjabat sebagai pimpinan Badan Penyelenggara (BP) Haji untuk membahas perbaikan tata kelola haji. Kedekatan ini diyakini akan memperlancar kolaborasi dalam mewujudkan perbaikan layanan bagi jemaah.
Menurut LDII, perubahan dari Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi kementerian merupakan langkah strategis yang akan memberikan posisi lebih kuat, alokasi anggaran yang pasti, serta koordinasi lintas lembaga yang lebih solid.
10 Poin untuk Haji yang Lebih Baik
Untuk mendukung kinerja kementerian baru, LDII telah mengajukan 10 poin rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan pula dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR RI. Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufik Wijaya, merinci kesepuluh poin tersebut:
- Percepatan Antrean Haji: Mengatasi masalah antrean panjang dengan menambah kuota dan mengembangkan skema haji khusus.
- Transparansi Kuota: Memperjelas pembagian kuota haji reguler dan khusus untuk mencegah praktik jual-beli kuota serta penyalahgunaan visa non-haji.
- Akuntabilitas Keuangan: Menerapkan transparansi penuh dalam pengelolaan dana haji melalui laporan berkala yang rinci mengenai hasil investasi, biaya operasional, dan manfaat bagi jemaah.
- Prioritas Jemaah Rentan: Memberikan prioritas keberangkatan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah yang telah lama menunggu sebagai bentuk keadilan.
- Digitalisasi Layanan: Mengembangkan aplikasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk pendaftaran, pelunasan, manasik, hingga penyampaian keluhan secara real-time.
- Perizinan dan Sanksi Tegas: Memperkuat syarat perizinan dan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara yang melakukan penipuan, penggelapan dana, atau menelantarkan jemaah.
- Standar Pelayanan Minimum: Menetapkan standar pelayanan yang baku untuk akomodasi, transportasi, konsumsi, bimbingan ibadah, dan layanan kesehatan.
- Akses Hukum yang Mudah: Menyediakan mekanisme hukum yang sederhana dan terjangkau bagi jemaah untuk menuntut haknya jika dirugikan.
- Perlindungan Asuransi: Mewajibkan adanya asuransi berbasis syariah yang mencakup asuransi jiwa, kesehatan, dan perjalanan bagi jemaah.
- Modernisasi Manasik: Mengadakan manasik haji/umrah wajib dengan kurikulum nasional yang modern, termasuk penggunaan aplikasi digital atau simulasi Virtual Reality (VR) untuk persiapan jemaah yang lebih matang.
LDII berharap, dengan kepemimpinan Gus Irfan dan Dahnil Anzar serta dukungan dari berbagai pihak, 10 rekomendasi ini dapat diwujudkan.
“Kami berharap duet Gus Irfan dan Dahnil Anzar Simanjuntak mampu mewujudkan ibadah haji yang nyaman dan aman, dan menjadi pengalaman berkesan sekali seumur hidup,” pungkas Dody.
(*/LINES)
