Hadapi Ketidakpastian Ekonomi, LDII Ajak Masyarakat Terapkan Hidup Sederhana

Pemerintah RI Terus Lakukan Efisiensi Anggaran

JAKARTA – Pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Meski langkah ini diharapkan tidak mengganggu layanan publik, kondisi ekonomi yang tidak menentu tetap harus diantisipasi dengan pola hidup hemat dan efisien.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyoroti dampak ketidakpastian ekonomi dunia, yang salah satunya terlihat dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.

“Sejak akhir 2024 hingga kuartal pertama 2025, puluhan ribu pekerja di Pulau Jawa telah mengalami PHK, terutama di pabrik-pabrik berorientasi ekspor,” ujarnya, Minggu (9/3).

Sebagai upaya mengatasi dampak ekonomi, pemerintah telah mencanangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat menyerap 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan. Namun, menurut KH Chriswanto, program ini belum berjalan maksimal akibat kendala anggaran dan operasional.

Pentingnya Gaya Hidup Sederhana dan Sikap Tawakal

Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, KH Chriswanto mengajak masyarakat untuk menerapkan hidup sederhana namun tetap bekerja keras. Ia menekankan konsep muzhid-mujhid dalam Islam, yaitu tidak hidup berlebihan tetapi tetap berusaha dengan gigih.

“Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup efisien namun tetap produktif. Kita tidak boleh berlebihan dalam konsumsi, tetapi juga tidak boleh pasrah dengan keadaan. Yang terpenting adalah tetap berikhtiar dan mencari peluang,” jelasnya.

Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak merespons kesulitan ekonomi dengan sikap emosional. “Krisis yang disikapi dengan emosional hanya akan memperburuk situasi dan berpotensi memicu krisis sosial,” tambahnya.

KH Chriswanto mengajak umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial dengan membantu sesama. Ia mendorong keluarga yang lebih mampu untuk membantu mereka yang terdampak PHK atau mengalami kebangkrutan.

“Jika solidaritas sosial terjaga, maka dampak ekonomi bisa ditangani dalam jangka pendek,” ujarnya.

Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Efisiensi Anggaran

Selain upaya di tingkat individu dan masyarakat, KH Chriswanto juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi menghadapi keterbatasan anggaran pusat.

“Di tengah kebijakan efisiensi belanja kementerian yang berdampak hingga tingkat daerah, PAD bisa menjadi penyelamat. Namun, optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara bijak agar tidak membebani masyarakat kecil yang bekerja di sektor informal,” paparnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengeluaran daerah harus difokuskan pada program-program yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak luas bagi masyarakat. Untuk program pembangunan daerah, ia menyarankan agar pemerintah daerah menjajaki kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau kemitraan publik-swasta.

Transparansi dan Komunikasi Publik yang Baik

Menurut KH Chriswanto, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, transparansi dan komunikasi publik yang baik menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kepala daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi keuangan daerah. Dengan begitu, mereka bisa memahami situasi yang terjadi dan tidak timbul keresahan atau ketidakpercayaan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tunda bayar yang diterapkan pemerintah bisa berdampak kompleks. Namun, dengan strategi yang tepat seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi yang transparan, pemerintah daerah tetap bisa menjalankan roda pemerintahan secara efektif.

Perubahan Budaya Birokrasi untuk Efisiensi Jangka Panjang

Sebagai penutup, KH Chriswanto mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan. Ia menyoroti perlunya perubahan dalam budaya birokrasi agar lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.

“Pemborosan yang terjadi selama ini harus menjadi pelajaran. Ke depan, kita perlu membangun budaya birokrasi yang lebih efisien dan transparan, demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya.

(*/LINES)