JAKARTA – Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79, pada 1 Juli 2025, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan pentingnya membangun hubungan yang saling percaya antara rakyat dan Polri.
Menurutnya, tema “Polri untuk Masyarakat” yang diusung tahun ini sejalan dengan semangat pelayanan dan perlindungan yang humanis serta responsif di era digital.
“Polri hadir untuk memberikan rasa aman dan ketenangan. Komitmen mereka dalam meningkatkan profesionalisme, pemberantasan premanisme, judi, narkoba, hingga reformasi birokrasi sudah terlihat nyata di mata masyarakat,” ujar KH Chriswanto di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Namun, lanjutnya, upaya Polri akan lebih efektif jika mendapat dukungan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan harus dibangun dua arah — antara aparat penegak hukum dan rakyat.
“Jika salah satu pihak kehilangan kepercayaan, maka yang berlaku bukan hukum, melainkan kekacauan. Padahal kita bangsa yang beradab dan ber-Pancasila,” tegasnya.
Rakyat Bukan Objek Hukum, Tapi Subjek Keadilan
KH Chriswanto mengingatkan bahwa masyarakat harus diposisikan sebagai subjek hukum agar tercipta rasa kepemilikan terhadap ketertiban dan hukum itu sendiri.
“Jika masyarakat hanya menjadi objek hukum, mereka akan merasa tertekan. Belum melapor sudah takut, ini yang harus dihindari. Polisi harus hadir dengan pendekatan humanis dan edukatif,” katanya.
Menurutnya, LDII terus berkolaborasi dengan Polri dalam menyebarkan kesadaran hukum dan keamanan melalui berbagai kegiatan edukasi di pesantren-pesantren.
“Setiap bulan, pondok-pondok pesantren LDII rutin menghadirkan penyuluhan dari Polri — mulai dari bahaya narkoba, media sosial, kenakalan remaja, hingga pentingnya menjaga ketertiban masyarakat. Ini bagian dari penguatan literasi hukum bagi generasi muda,” ungkapnya.
Di Ponpes Wali Barokah Kediri, misalnya, Polda Jatim rutin memberikan penyuluhan anti-radikalisme dan anti-narkoba. Sementara di Ponpes Al Ubaidah, para calon juru dakwah mendapatkan bekal pengetahuan hukum dan sosial langsung dari aparat.
Kamtibmas Modal Sosial Bangsa
KH Chriswanto meyakini bahwa kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan salah satu modal sosial utama untuk menyukseskan pembangunan nasional.
“Tanpa Kamtibmas, tak ada pembangunan. Dan untuk itu, kolaborasi Polri dan masyarakat adalah syarat mutlak,” tegasnya.
Senada, Sekretaris Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menyoroti tantangan baru yang dihadapi Polri, khususnya dalam transformasi digital. Menurutnya, kejahatan siber, hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme daring kini menjadi ancaman nyata.
“Polri dituntut adaptif, responsif, dan akomodatif terhadap tantangan digital. Tapi penanganannya harus tetap menjunjung demokrasi dan hak asasi manusia,” ujar Dody.
Ia menambahkan, Polri perlu hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik digital, melalui kampanye literasi digital dan penggunaan internet sehat yang menyasar generasi muda.
Polri Harus Terus Modern, Transparan, dan Humanis
Menutup pernyataannya, Dody berharap Polri terus berbenah menjadi institusi modern, transparan, dan dicintai rakyat. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif Polri dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan penyuluhan hukum di lingkungan LDII.
“Polri tidak boleh alergi kritik. Dengan pendekatan terbuka, edukatif, dan penuh empati, Polri bisa menjaga kepercayaan rakyat — baik di dunia nyata maupun di ruang digital,” pungkasnya.
(SA/LINES)