LDII Kaltim Sosialisasi Legalitas Masjid dan Musala

PPU – Pengurus Harian DPW LDII Kalimantan Timur mengadakan Konsolidasi Organisasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu (2/7). Konsolidasi guna mempertegas instruksi DPP LDII dan memantau aktivitas DPD LDII Kabupaten PPU ini dilaksanakan siang hari bada Zuhur pukul 13.30 hingga 16.00 wita.

Bertempat di Masjid Al Munajah Kecamatan Penajam. Acara konsolidasi dihadiri sekitar 30 orang dari perwakilan pengurus harian DPD, 4 PC, dan beberapa PAC di wilayah Penajam Paser Utara. Wakil Wanhat DPD PPU, Warsono membuka acara Konsolidasi Organisasi sekaligus memberikan arahan berkaitan dengan peran Organisasi LDII sebagai wadah berbagai kegiatan warga LDII seperti kegiatan pengajian ataupun pembinaan generasi muda.

“Kami bersyukur bahwa Penajam didatangi pengurus provinsi sehingga bisa dimanfaatkan untuk konsultasi mengenai berbagai persoalan yang ada di PPU,” tutur Warsono.

Lebih lanjut ketua DPW LDII Provinsi Kalimantan Timur, Prof. Dr. Ir. Krishna P. Candra, MS yang hadir didampingi pengurus harian lainnya yaitu wakil ketua H. Eko Budiono, H. Abdurrahman Zain, Sekretaris Wildan Taufik, Deddy, dan Katwadi dari Biro HAL.

Dalam arahannya ketua DPW Candra mengingatkan agar DPD beserta semua tingkatan PC dan PAC bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai tingkatan.

“LDII di semua tingkatan PC dan PAC supaya ditertibkan SK kepengurusannya oleh DPD sesuai AD/ART LDII Hasil Munas IX 2021. Semua tingkatan supaya segera melakukan musyawarah bersama Dewan Penasihat setempat untuk menetapkan dan melengkapi struktur kepengurusannya. Tujuannya agar keberadaannya bisa diketahui dan disaksikan pejabat dan masyarakat umum lainnya sebagai organisasi yang resmi,” ujar Candra yang masih aktif mengajar di Faperta Universitas Mulawarman Samarinda ini.

“LDII harus mampu menunjukkan kontribusinya bagi bangsa dan negara terlebih dengan ditetapkannya sebagai Ibu Kota Negara Nusantara sejak 2021 lalu, ” tambah Candra.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi di mana berbagai persoalan disampaikan beberapa perwakilan DPD, PC dan PAC di antaranya mengenai tindak lanjut kerja sama LDII dengan Bank Syariah Indonesia, legalitas rumah ibadah, mekanisme audiensi dan sebagainya. Terlebih saat ini Masjid dan Musholla aturannya harus terdaftar di SIMAS (Sistem Informasi Masjid) dan memiliki ID di Kementerian Agama setempat.

“Kami minta kepada semua pengurus LDII di PPU baik DPD, PC dan PAC, di samping bersinergi dengan pejabat di tingkatannya juga agar membentuk kepengurusan atau takmir masjid binaan LDII jika belum terbentuk. Selanjutnya pengurus yang ditunjuk melakukan pendaftaran ke Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemenag Kabupaten dan Kota agar keberadaan masjid dan musholla kita diakui dan terdaftar kepemilikan yang sah sesuai aturan pemerintah”, jelas Candra.

Berkaitan masalah status tanah, Candra mengingatkan, “Legalitas tanah rumah ibadah, harus diurus sampai tuntas. Supaya kuat secara hukumnya dan bisa menjadi aset yayasan dan bukan nama pribadi lagi karena rawan disalahgunakan”.

Sementara berkaitan penggunaan stempel organisasi LDII yang ditanyakan Syaiful Huda ketua PAC Nipah Nipah, wakil Ketua DPW Haji Abdurrahman Zain menegaskan, “Pengurus masjid binaan LDII tidak boleh salah memakai stempel antara stempel masjid atau organisasi LDII. Jangan sampai kop surat masjid tapi stempelnya LDII. Maka harus dibuatkan masing-masing agar tidak bermasalah nantinya” jelas Abdurrahman.

Sementara Wakil DPW lainnya Haji Eko yang juga pengurus Dewan Masjid Indonesia Kukar, memberikan saran agar pengurus masjid bisa berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia yang ada di daerah. “DMI juga perlu didekati agar Masjid binaan LDII juga dikenal baik dan aktif”, tambahnya.

(Wild/LINES)