JAKARTA – Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menerima kunjungan Badan Penyelenggara (BP) Haji RI di Kantor DPP LDII, Jakarta, pada Jumat (7/3). Rombongan dipimpin oleh Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), yang didampingi Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, KH Chriswanto Santoso menyampaikan dukungan agar penyelenggaraan haji dikelola dalam satu atap di bawah kementerian khusus. Ia menilai bahwa dengan sistem terpusat, pengelolaan haji akan lebih transparan, efisien, dan mudah dikontrol.
“Karena ini adalah pelayanan, dan Presiden juga telah menekankan efisiensi serta efektivitas, maka semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan haji harus berada dalam satu atap,” ujar Chriswanto.
Ia menegaskan bahwa usulan ini bukan untuk mengistimewakan umat Islam, melainkan untuk memastikan bahwa pengelolaan ibadah haji dan umrah dilakukan dengan baik serta profesional.
“Ini bukan tentang mengistimewakan umat Islam, tapi tentang amanah yang harus dikelola dengan baik. Saya yakin, Gus Irfan dan Bang Dahnil bisa menjadikan penyelenggaraan ibadah haji lebih efisien dan efektif,” imbuhnya.
Dana Haji Dikelola Satu Pintu untuk Efisiensi Maksimal
KH Chriswanto juga mendorong agar pengelolaan dana haji dilakukan dalam satu pintu, sehingga manfaat yang diterima jamaah menjadi lebih besar. Dengan sistem ini, ia berharap biaya haji bagi masyarakat bisa lebih terjangkau, serta keberlanjutan pelayanan dapat terjamin.
“Jika dana haji dikelola dengan baik dan transparan, maka nilai tambahnya akan kembali kepada jamaah. Ini juga akan meringankan biaya haji bagi masyarakat,” ujarnya.
Usulan ini sejalan dengan masukan yang diberikan LDII kepada DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Pengelolaan Keuangan Haji pada Kamis (6/3).
“Ada lima aspek utama yang kami sampaikan di DPR, yakni kelembagaan, kepatuhan terhadap syariah, efisiensi, investasi, dan tata kelola. Dengan tata kelola yang baik, kita bisa memastikan pengelolaan dana haji lebih transparan dan efisien,” jelas Chriswanto.
BP Haji: Fokus pada Peningkatan Kuota dan Pelayanan Jamaah
Sementara itu, Kepala BP Haji, Gus Irfan, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahim serta mendengarkan masukan dari LDII guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.
“Kami ingin mendapatkan banyak masukan, terutama terkait bagaimana menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pelayanan terbaik bagi calon jamaah haji,” kata Irfan.
Ia mengungkapkan bahwa BP Haji berkomitmen untuk meningkatkan kuota serta memperbaiki sistem pelayanan haji. Namun, terkait kuota, pihaknya tetap bergantung pada kebijakan pemerintah Arab Saudi.
“Saat ini daftar tunggu haji mencapai 5,4 juta orang. Setiap tahun sekitar 240.000 orang diberangkatkan, sementara pendaftar baru mencapai 300.000 orang. Jadi angka ini terus bertambah dan tidak berkurang,” ungkapnya.
Untuk itu, BP Haji berupaya melakukan pendekatan dengan pemerintah Arab Saudi agar antrean haji dapat dikelola dengan lebih baik.
Selain itu, BP Haji juga menekankan tiga aspek utama dalam pelayanan jamaah haji, yakni:
- Keamanan – Memastikan jamaah bisa berangkat dan pulang dalam keadaan sehat.
- Kenyamanan – Jamaah dapat melaksanakan seluruh ritual haji dengan tenang dan lancar.
- Efisiensi – Biaya haji harus sesuai dengan pelayanan yang diterima jamaah.
“Kami ingin jamaah merasa nyaman dan bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk selama di Tanah Suci,” tambahnya.
Gus Irfan berharap kunjungan BP Haji ke DPP LDII dapat semakin mempererat hubungan kedua pihak, serta membantu dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih efektif dan efisien.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan LDII dalam perbaikan tata kelola haji. Kami juga berharap LDII terus memberikan masukan yang konstruktif demi peningkatan pelayanan bagi jamaah,” tutupnya.
(*/LINES)
