Dialog Ormas Islam dan Kepemudaan Kaltim Dorong Kerukunan Umat Beragama

SAMARINDA – DPW LDII Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Sekretaris Wildan Taufik, S.Pd, M.Si menghadiri undangan acara Dialog Ormas Islam dan Ormas Kepemudaan Islam Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (17/05).

Acara yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Midtown Jalan Merak Samarinda ini mengundang sekitar 60 ormas Islam dan Ormas Kepemudaan Islam tingkat provinsi yang ada di Samarinda.

Diantara peserta ormas yang hadir adalah Perwakilan MUI Provinsi Kaltim, PW Muhammadiyah, PW Nahdlatul Ulama, Pengurus Hidayatullah, DPW LDII Provinsi, DPD LDII Kota Samarinda, Dewan Masjid Indonesia, PMII, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kaltim, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, PW Aisyah Kalimantan Timur,dan lain-lain.

Sejak pagi pukul 08.30 wita peserta telah hadir untuk mengikuti pembukaan acara tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur H. Masrawan yang diwakili oleh Kabid Bimas Islam Drs. Muhammad Isnaini, dalam sambutannya mengatakan bahwa acara dialog diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk menyamakan cara pandang dalam menyikapi berbagai persoalan ormas Islam atau ormas kepemudaan di daerah khususnya wilayah Kalimantan Timur.

“Ormas Islam diharapkan bisa menjadi partner pemerintah dalam mengatasi problematika yang terjadi di daerah karena saat ini berbagai ormas islam dan ormas kepemudaan jumlahnya cukup banyak dan memiliki perwakilan yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota. Maka perlu saling bersinergi secara positif,” tutur Isnaini.

Dalam dialog ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Timur, H. Akhmad Jubaidi, S,Sos, M.Si, Danrem 091/ ASN Brigjen TNI Dendi Suryandi, SH, MH dan Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H Asmuni Alie.

Dalam sesi pertama Ketua FKPT Akhmad Jubaidi memaparkan tentang Moderasi Beragama Sebagai Strategi Pencegahan Terorisme.

Jubaidi yang menjabat sebagai pengurus FKPT selama 4 periode ini menceritakan berbagai kasus radikalisme yang terjadi beberapa waktu lalu seperti bom bunuh diri di Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021 oleh seorang wanita berjilbab, Aksi Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar oleh seorang guru laki-laki pada tanggal 28 Maret 2021 dan berbagai kasus radikal lainnya yang terjadi di Indonesia.

“Sekitar 12,2 persen penduduk Indonesia terpapar radikalisme atau sekitar 32 juta orang yang sebagian besar masuk sel sebanyak 17.000 orang yang tersebar di beberapa wilayah,” tutur Jubaidi.

“Menurut data bahwa radikalisme oleh perempuan sekitar 12,3 persen dan laki-laki `12,1 persen. Ini menandakan bahwa wanita pun bisa nekat jika pemahaman radikalisme telah masuk dalam pikiran mereka,”tambah Jubaidi.

Menurut Jubaidi yang terpenting adalah memahami ciri-ciri sikap dan paham radikal yaitu Intoleran (tidak mau menghargai pendapat/ keyakinan orang lain), Eksklusif (membedakan diri dari lainnya), Fanatik (selalu merasa benar sendiri) dan Revolusioner (cenderung memakai kekerasan untuk mencapai tujuan).

Dalam sesi materi kedua oleh Danrem 091/ ASN, Brigjen TNI Dendi Suryandi berkaitan wawasan kebangsaan, Danrem berpesan agar wawasan kebangsaan ini diawali dengan Rasa Kebangsaan, Paham Kebangasaan dan Semangat Kebangsaan.

“Setiap komponen Ormas Islam dan Ormas Kepemudaan Islam harus ikut menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia diantaranya dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, mengangkat kearifan lokal dan menjadikan gotong royong sebagai life style atau gaya hidup masyarakat kita,’ ungkap Dendi.

Ketua FKUB Provinsi Kaltim KH. Asmuni Alie yang hadir sebagai narasumber terakhir dalam acara dialog tersebut menyampaikan mengenai Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama. Menurut Asmuni sebagai ormas Islam diharapkan terjaganya kerukunan dengan berbagai pihak.

“Kerukunan umat beragama berarti semua saling menerima perbedaaan, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama,” ungkap Asmuni.

Sekretaris DPW Kaltim Wildan Taufik mengaku sangat senang bisa mengikuti dialog tersebut, dimana LDII diminta pendapat dan pandangannya tentang konsep toleransi yang ada di Pondok Pesantren Bali Bina Insani di Tabanan Provinsi Bali.

Pondok Pesantren yang berdiri sejak 1991 dan diterima baik oleh masyarakat sekitarnya ini memiliki sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah ini dikenal satu-satunya pondok pesantren yang memiliki pengajar dari penganut agama Hindu sekitar 50 persen.

“Luar biasa, saya melihat bentuk kerukunan antar umat beragama sangat baik. Konsep ini bisa ditiru daerah lainnya. Walaupun berbeda agama mereka para guru yang Non Muslim tetap bersemangat membagikan ilmunya dan membimbing para siswa sekolah dan siswa pun menghormati guru non muslim tanpa membedakan dengan guru muslim”, tutur Wildan.

“Konsep seperti ponpes di Bali ini layak menjadi barometer dalam konsep kerukunan umat beragama dengan tidak mengganggu cara beribadah masing-masing penganut agama tetapi lebih pada pengajaran di sekolah”, tambahnya.

(Wildan/LINES)